Demiz Jaminkan Kepala ke Jokowi Karena Luhut & Mendagri Ikut Campur Meikarta

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) menyatakan pernah curhat untuk Presiden Joko Widodo berhubungan pembangunan Meikarta. Pasalnya, keputusannya membebastugaskan sementara proyek itu mendapat komentar oleh sebanyak menteri.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan sangkaan suap Meikarta dengan tertuduh Bupati Bekasi non Aktif, Neneng Hasanah Yasin dan sebanyak pejabat Pemkab Bekasi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3).

Pembahasannya dengan Joko Widodo dilaksanakan di sela pekerjaan kedinasan di Muara Gembong, Bekasi. Ia menjelaskan, terdapat kesimpangsiuran informasi tentang pembangunan Meikarta sampai dirinya menghentikan sementara.

Keputusannya tersebut didasarkan pada ketentuan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Salah satu poinnya bahwa pembangunan di atas 100 hektar mesti menemukan rekomendasi dengan daftar (RDC) oleh Gubernur Jabar.

Terlebih, Pemprov Jabar tengah merencanakan pengembangan tiga kota metropolitan yakni Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwakarta) yang bakal menjadi kembarannya Jakarta.

Dia menjelaskan, pembangunan metropolitan skala kota saja memerlukan rekomendasi, sementara Meikarta pembangunannya yang lintas Kota Kabupaten belum mengantongi rekomendasi, sebab informasi yang didapat, luas lahan untuk membina Meikarta seluas 500 hektar (438 hektar cocok dakwaan).

Ia mengadukan bahwa proyek dengan lahan yang luas ini melanggar tata ruang. Terlebih, persyaratan dari developer belum lengkap. Dengan kata lain, cocok aturan, proyek Meikarta mesti menemukan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari kajian yang dilakukannya yang pun sebagai ketua BKPRD Jabar, pembangunan Meikarta dapat dilakukan di atas lahan seluas 84,6 hektar. Namun, urusan tersebut membuat tidak sedikit pihak berargumen, termasuk sebanyak menteri Jokowi.

“Menteri-menteri bapak, kayak Luhut, pak mendagri dan Pak Sofyan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) ikut berkomentar soal Meikarta. Saya enggak inginkan jawab omongan mereka di media. Saya bilang mohon arahan, tidak boleh sampai nanti laksana berhadapan dengan bapak (Jokowi). Saya enggak bakal mundur,” ungkapnya.

“Saya laporkan ke Jokowi, menteri bapak main bola panas. Kalau saya keluarkan (memberikan izin pembangunan seluas 500 hektar), saya dipenjara. Saya bilang gitu. Lalu (Jokowi) bilang, ‘Pak wagub kerjakan sesuai dengan formalitas dan peraturan’,” jelasnya.

Dia juga sempat menjaminkan kepalanya untuk Joko Widodo sebagai sikap bahwa ia siap melawan urusan yang di luar aturan. “Saya bilang, saya setuju (dengan instruksi Jokowi). Kepala saya jaminannya, taruh pistol di kepala saya. Enggak bakal mundur saya,” katanya.